Laporan ini merupakan hasil asesmen Indikator Tata Kelola Migrasi (MGI) lokal di Provinsi Jawa Tengah (Republik Indonesia) dan merangkum bidang yang sudah berkembang dengan baik dalam struktur tata kelola migrasi, serta bidang dengan potensi pengembangan lebih lanjut, seperti yang ditemukan dalam MGI Lokal. 

Peran kota dan kabupaten dalam tata kelola migrasi telah berkembang secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir, mengingat pesatnya urbanisasi dan pentingnya kota sebagai tujuan untuk semua bentuk migrasi dan perpindahan paksa. Dengan pertimbangan tersebut, negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi Agenda Baru Perkotaan (New Urban Agenda) pada Konferensi Habitat III di Quito, Ekuador di tahun 2016. Pengadopsian ini merupakan pengakuan signifikan atas peran pemerintah daerah, tidak hanya dalam pengelolaan migrasi di tingkat daerah, tetapi juga dalam mewujudkan dimensi perkotaan dalam Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan, termasuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 11 – menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan. 

IOM telah mengadaptasi MGI ke tingkat daerah (MGI lokal) sebagai upaya mendukung diskusi antar berbagai tingkat pemerintahan mengenai tata kelola migrasi.